EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 97/PUU-XIV/2016

Daulat Nathanael Banjarnahor, Firinta Togatorop

Abstract


Ideologi dan konstitusi Indonesia telah menjelaskan, mengatur secara jelas dan tegas hak setiap warga negara untuk memilih untuk menganut kepercayaan maupun agama serta hak atas persamaan dan kesetaraan namun jaminan perlindungan untuk menganut suatu kepercayaan atau keyakinan dan hak untuk diperlakukan setara sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 pada tataran implementasinya masih belum dirasakan oleh penghayat kepercayaan. Berdasarkan analisis permasalahan, bahwa efektif atau tidaknya perlindungan hukum hak konstitusional penghayat kepercayaan parmalim pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016 ditentukan oleh faktor isi dari norma/aturan hukumnya yang mengatur perihal pengosongan kolom agama pada data kependudukan para penganut kepercayaan secara umum dan parmalim merupakan salah satu penganut kepercayaan. Lalu ada faktor penegak hukumnya, yaitu para ASN yang menerapkan UU Adminduk, serta faktor sarana berkaitan dengan SIAK yang hanya mencantumkan 6 agama resmi yang diakui negara, serta terakhir aspek masyarakat dan kebudayaan, yaitu adanya sikap dari sebagian masyarakat beragama resmi dan diakui negara yang tidak mengakui para penganut kepercayaan parmalim dan aliran-aliran kepercayaan lainnya di Indonesia.


Keywords


Hak Konstitusional; Parmalim; Mahkamah Konstitusi

Full Text:

PDF

References


AshShiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 128–145.

Banjarnahor, D. N. (2020). ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT TERPENUHINYA KUOTA REPRESENTASI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, 1(06), 79–87.

Banjarnahor, D. N. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Sikap Demokratis Mahasiswa. PENDIPA Journal of Science Education, 5(3), 316–321.

Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).

Mahfud, M. (2003). Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

Ratu, J. R. Y. (2018). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT UUD 1945 DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA. LEX ADMINISTRATUM, 6(2).

Siahaan, K. W. A., Haloho, U. N., Guk-guk, M. P. A. R., & Panjaitan, F. R. (2021). Implementation of Discovery Learning Methods to Improve Science Skills in Kindergarten B Children. Jurnal Pendidikan Edutama, 8(1), 33–40.

Sutrisno, T. (2019). Implikasi yuridis kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi berdasarkan undang-undang no. 1/pnps tahun 1965 (Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no. 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan perspektif maqasid al-syari’ah). UIN Sunan Ampel Surabaya.

Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Dalam Jurnal Ensiklopedia Social Review, 1(3).

Winarno, Y., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(1).

Yudianita, F., Indra, M., & Ghafur, A. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Riau University.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.460-467

Article Metrics

Abstract view : 518 times
PDF - 315 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora