PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI TAHUNAN PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERPENUHI

Nadila Devita, Andriyanto Adhi Nugroho

Abstract


Di perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga berbahan plastik, hak pekerja waktu tertentu atas cuti tahunan tidak terpenuhi. Cuti tahunan tersebut hanya untuk karyawan tetap sedangkan pekerja waktu tertentu tidak mendapatkan hak cuti tahunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum hak cuti tahunan pekerja waktu tertentu dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pekerja jika cuti tahunannya tidak terpenuhi. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendakatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum atas hak cuti tahunan bagi pekerja waktu tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pekerja waktu tertentu berhak atas cuti tahunan ketika telah bekerja di suatu perusahaan selama 1 tahun berturut-turut, namun jika cuti tahunan tidak diberikan maka salah satu hak pekerja waktu tertentu tidak terpenuhi dan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda serta untuk penyelesaian hukum atas tidak terpenuhinya cuti tahunan, pekerja dapat menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi yaitu ada bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau melalui litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.


Keywords


Hak Cuti Tahunan, Pekerja Waktu Tertentu, Tidak Terpenuhi.

Full Text:

PDF

References


Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Farida, Ike. 2020. Perjanjian Perburuhan:Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing. Jakarta : Sinar Grafika.

Frisanti, Rina, “Kajian Yuridis Terhadap Hak Cuti Tahunan dan Kompensasi Akibat Pemutusan Kejra Secara Sepihak oleh Pengusaha Bagi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT)”, Jurnal Skripsi, 2015.

https://bps.go.id/ diakses pada hari sabtu, 10 oktober 2020, pukul 21.27 WIB.

Husni, Lalu. 2005. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ismaya, Samun. 2019. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yogyakarta : Suluh Media.

Keputusan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Kumala Sari, Shinta, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di CV Shofa Marwah”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

Latupono, Barzah, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (outsourcing) di Kota Ambon”, Jurnal Sasi, Volume 17, Nomor 3, 2011.

Maswandi, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial”, Jurnal Administrasi Publik, Nomor 5, Volume 1, 2017.

Nadapdap, Binoto dan Hutabarat, Sylvana M.D, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Antara Kewajiban dan Kesukarelaan”, Jurnal Yuridis, Volume 2, Nomor 1, 2015.

Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung : Mandar Maju.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Rachmat Putra, Reza Yuditya, “Hak Cuti Tahunan Pada Pekerja Dengan PKWT (Pekerja Kontrak)”, Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan, Volume 3, Nomor 1, 2019.

Rusli, Hardijan. 2004. Hukum Ketenagakerjaan 2003. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

Soepomo, Imam. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta : Djambatan.

Soetikno. 1977. Hukum Perburuhan, Jakarta.

Suyanto, Heru dan Adhi Nurgroho, Andriyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan”, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016.

Ulfiyah, Natasya, Al Musadieq, Mochammad dan Cahyo Widyo Sulistyo, Muhammad, “Ananlisis Peranan Cuti Kerja Dalam Rangka Mengurangi Stres Kerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. Perusahaan Daerah Air Minum)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Volume 61, Nomor 1, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Uwiyono, Aloysius, “Masalah Perselisihan Perburuhan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 15, Nomor 5, 1985.

Visi Yustisia ,Tim. 2016. Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak. Jakarta : Visimedia.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.403-416

Article Metrics

Abstract view : 2085 times
PDF - 1180 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora