PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN KETIKA DEBITOR WANPRESTASI

Aminda Euginee Putri Larasati, Farida Pattitingi, Hasbir Paserangi

Abstract


Hak Pengelolaan atau yang disebut sebagai HPL adalah hak yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Meskipun demikian UUPA tersebut telah menjadi dasar tentang hak pengelolaan tersebut, hal itu disampaikan oleh A.P Parlindungan, secara tidak langsung Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa dari Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan pada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan peraturan pemerintah. Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Pemberiannya dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang, atas usul pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan. Salah satu wewenang pemegang hak pengelolaan terhadap tanahnya adalah menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, maka hak atas tanah yang diperoleh pihak ketiga dari tanah hak pengelolaan adalah hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor terhadap eksekusi jaminan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan ketika debitor wanprestasi. Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan kepada Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan yang berasal dari Negara. Pembebanan hak tanggungan diatas tanah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan lahir berdasarkan keharusan adanya aturan Izin tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan. Melalui izin tersebut pemegang hak pengelolaan secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Pada saat debitur wanprestasi maka berdasarkan izin dari pemegang hak pengelolaan yang sebelumnya pernah diberikan pada saat debitur hendak menjaminkan Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan maka terhadap bangunan tersebut dapat dilakukan eksekusi. Diperlukan adanya kehati-hatian dari kreditur dalam memberikan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari akibat debitur wanprestasi.


Keywords


Perlindungan Hukum, Haka Pengelolaan, Debitor Wanprestasi

Full Text:

PDF

References


Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1999.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Jaminan”, Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso, Surabaya, 2017, h. 14

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2017, “Hukum Tanah Nasional : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah, Makalah, disampaikan pada acara Belajar Bareng Alumni Universitas Narotama Surabaya, Oktober 2017.

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1.

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.

Muliatno, Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 3- Nomor 2- Oktober 2020.

Parlindungan, A, Hak Pengelolaan Menurut sistem UUPA. Mandar Maju, Bandung, 2015.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, 2013,¸Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Titik triwulan, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Surabaya, Kencana Prenada Media Group.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1282-1291

Article Metrics

Abstract view : 73 times
PDF - 46 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora