IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PANGKALAN BUN

Fahrizal Aditya Rachman

Abstract


Penyandang Disabilitas pada dasarnya harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan baik itu pada saat di persidangan maupun ketika menjalani masa pidana. Sehingga dengan demikian, Penyandang Disabilitas harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan tidak hanya pada tahap pra adjukasi dan ajudkasi, tetapi juga harus menyentuh tahap pasca adjukasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaitf, dimana hukum di pandang sebagai sebuah sistem yang padu yang meliputi norma-norma hukum, asas hukum, dan aturan-aturan hukum Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di jabarkan dengan sedemikian rupa berdasarkan tolak ukur perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur terkait jaminan perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas. Namun  jaminan perlindungan kepada terpidana penyandang disabilitas itu sendiri terdapat pada perundang-undangan lain dan pada realitanya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun telah menerapkan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.


Keywords


Penyandang Disabilitas, Terpidana, Jaminan, Perlindungan, Paska Adjudifikasi

Full Text:

PDF

References


Alviani. Ni Made. D, dkk. Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar. E-Journal Ilmu Hukum. 4(3): 1-6

Dewi, Anak Agung I.A. 2018. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. 13 1): 50-62

Lestari. Yuni Eta, dkk. 2017. Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Integralistik. 28(1): 1-9

Pawestri, Aprilina. 2017. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Jurnal Imliah Ilmu Hukum. 2(1): 164-182

Purnomosidi. Arie. 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. 1(2): 161-173

Sholihah. Imas. 2016. Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas. Sosio Informa. 2(2). 166-184

Syafi’ie. M. 2014. Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Journal of Disability Studies. 1(2): 269-290

Ridlwan, Zulkarnain. 2013. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disablitas (Rights of Persons with Disabilities. Jurnal Ilmu Hukum. 7(2): 231-243

Thohari, Slamet. 2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. Indonesian Journal of Disability Studies. 1 (1): 27-37

Utami. Wahyu Kartiko. 2019. Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara. Jurnal Polinter. 4(2): 1-13

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1243-1249

Article Metrics

Abstract view : 58 times
PDF - 27 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora