IMPLEMENTASI ASAS RECHSTVERWERKING DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA.

Nara Rebrisat, Kahar Lahae, Sri Susyanti Nur

Abstract


Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[1] Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conseptualical). Sistem publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 adalah sistem negatif bertendens positif. Pengertian sistem negatif bahwa keterangan-keterangan yang ada pada sertifikat/ buku tanah jika tidak benar dapat diubah, oleh karena itu sertipikat bukan satu-satunya alat bukti, dan kekuatan sertipikat bisa dilumpuhkan oleh alat bukti lain sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya di persidangan. Hal itu hanya  bisa dilakukan sebelum 5 tahun pasca terbitnya sertipikat. Sedangkan bertendensi positif berarti adanya peran aktif dari pelaksanaan pendaftaran tanah untuk secara saksama mengadakan penelitian terhadap riwayat bidang tanahSehingga untuk pendaftaran tanah diperluakan pengumuman yang cukup lama (30 hari untuk pendaftaran tanah secara sistematik dan 60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik, agar memberikan kesempatan kepada semua pihak yang merasa berkepentingan untuk memberikan sanggahan. Hal ini ditempuh untuk mencegah timbulnya kekeliruan dan mendapatkan keadaan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, pengertian bertendens positif juga terlihat secara eksplisitdalam pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 yaitu jika sudah berlangsung 5 tahun sejak terbitnya sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik maka pemegang sertipikat tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan ini adalah perwujudan diakomodirnya konsep lembaga “rechtsverwerking” yang dikenal dalam hukum tanah adat.


Keywords


Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Asas Rechstverwerking

Full Text:

PDF

References


Adrian Sutedi II, Sertipikat Hak Atas Tanah, Cet.III, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Iman Soetikno, Politik Agraria dan Pembangunan Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Politik Agraria pada Fakultas Sosial Jabatan Politik UGM, 19 Juni 1974, Jogjakarta, Seri Penerbitan Pidato Pengukuhan.

Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Yogyakarta: Mira Buana Cetakan 1, 2020.

Muhammad Ilham Arisaputra, Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia, Fakultas Hukum Unhas, Universitas Hasanuddin, Amanna Gappa, Jurnal volume. 27 No. 2 September 2019.

Nurhasan Ismail, “Rechtsverwerking dan Pengadopsiannya Dalam Hukum Nasional”, Jurnal Mimbar Hukum Vol.19, Nomor 2, 2007, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ridwan khairandy. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan 1, Pascasarjana, UI, Jakarta, 2004.

Sarjita, http://djitashhum.blogspot.co.id/2012/03/pelepasan-dan-penyerahan-hak-atas- tanah.html (diakses pada tanggal 30 januari 2021 pukul 15:35 Wita)

Suriyaman Mustari Pide. A, Quo Vadis Pendaftaran Tanah PUKAP, Makassar, 2009.

Suriyaman Masturi Pide A, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

U.Indrayanto. Perubahan Pokok-Pokok Dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun ke 36 No. 3 Juli-September Universitas Indonesia, 2006.

Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

Wiryono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 2006




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1201-1213

Article Metrics

Abstract view : 178 times
PDF - 116 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora