AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA ORANG TUA ANGKAT DALAM AKTA KELAHIRAN

Siti Zahranissa Sheila Augusta, Dwi Aryanti Ramadhani

Abstract


Di Indonesia adopsi anak melalui prosedur pengadilan menghasilkan putusan yang sah. Dengan putusan tersebut anak adopsi maupun orang tua angkat akan memiliki akta yang otentik, sehingga dapat menjadi jaminan hukum. Akta kelahiran sangat dibutuhkan agar terhindar dari akibat hukum dari hasil adopsi tersebut yang dikhawatirkan akan berdampak hak keperdataannya, hak waris dan sebagainya. Akta kelahiran seorang anak yang diadopsi dengan status anak kandung melanggar aturan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keberadaan anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dari penelitian dapat diketahui bahwa dengan adanya akta kelahiran mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung melanggar aturan karena bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Dengan ini masyarakat perlu memahami betul tentang tata cara pengangkatan anak dan pengurusan akta kelahiran anak angkat.


Keywords


Akta Kelahiran, Anak Angkat, Hukum Keluarga

Full Text:

PDF

References


Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Musthofa, Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2009).

Soimin, Soedaryo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Setyowati Soemitro, Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta)

BumiAksara, 1990.

Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung): Citra Aditya, 2009.

Setyowati Soemitro, Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta)

BumiAksara, 1990.

A., Aspandi. “PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam (2017).

Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam.” JURNAL USM LAW REVIEW (2018).

Faradz, Haedah. “PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM.” Jurnal Dinamika Hukum (2009).

Heriawan, Muhammad. “PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK.” Jurnal Katalogis (2002).

Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama ).” Jurnal Akta (2017).

Indonesia, Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA. Republik Indonesia, 2009.

Mochtar, Zeila. “HAK ANAK ANGKAT ATAS HARTA WARISAN DALAM HUKUM PERDATA.” Lex et Societatis, Vol.1/3/Juli (2013).

P.D, Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.Pdf. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 2014.

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Undang-Undang Republik Indonesia, 2014.

Pratiwi, I. P. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. (2016).

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.”

Rais, Muhammad " KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF) Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2.

Schwartz, Paul M. “Preemption and Privacy.” Yale Law Journal (2009).

“PROSEDUR DAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DI INDONESIA.” LEX PRIVATUM (2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1001-1010

Article Metrics

Abstract view : 163 times
PDF - 79 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora