PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 2627/PID.SUS/2019/PN SBY)

Ferdinand Sujanto

Abstract


Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada tujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan pada penerapan hukuman tambahan kebiri kimia. Penerapan hukuman tambahan kebiri kimia telah termuat dalam salah satu perkara, yaitu teregister dengan nomor perkara 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penedekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi perundang-undangan, dan studi kasus. Selain itu, penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari salinan putusan perkara 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby, bahan hukum sekunder yang terdiri dari kumpulan jurnal dan buku, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari sumber internet. Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deduktif sebagai penunjang utama. Hasil temuan dalam penelitian ini pada intinya menyatakan adanya kesalahan penerapan hukum dalam perkara 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby menyebabkan penegakan hukum yang berkeadilan tidak tercapai. Sehingga akibat dari tidak tercapainya esensi penegakan hukum yang berkeadilan membuat penerapan hukuman tambahan kebiri kimia belum mampu menjawab untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan seksual terhadap anak yang memberikan efek jera.



Keywords


Penegakan Hukum, Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual, Anak, Keadilan.

Full Text:

PDF

References


Arief, Barda Nawawi, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Gultom, Binsar M., 2012, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Harahap, M. Yahya, 2017, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika.

Purwoleksono, Didik Endro, 2017, Hukum Acara Pidana, Surabaya: Airlangga University Press.

Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Siahaan, Monang, 2017, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta: Grasindo.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta.

Fadhil, Moh., 2019, “Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum”, Jurnal Mahkamah Volume 4, Nomor 2, Desember, hlm. 221-244.

Melisa, Rima, 2018, “Kewajiban Penunjukan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Proses Persidangan yang Ancaman Hukuman Pidana Diatas 5 Tahun (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen), JIM Bidang Hukum Pidana Volume 2, Nomor 1, Februari, hlm. 190-197.

Simanjuntak, Enrico, 2019, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 1, Maret, hlm. 83-104.

Tamara, Andini L, 2019, “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria”, Jurnal Recidive Volume 8 Nomor 2, Mei-Agustus, hlm. 139-148.

Anonim, “Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2015-2019”, dikutip dari laman https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-laporan-pertanggungjawaban-publik-komnas-perempuan-periode-2015-2019; diakses pada tanggal 8 April 2020.

Anonim, “Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020”, dikutip dari laman https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020; diakses pada tanggal 1 September 2020.

Anonim, “15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)”, dikutip dari laman https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf; diakses pada tanggal 1 September 2020.

Audrey Santoso, “Ini 8 Jenis Kejahatan Seksual dalam Rancangan UU PKS”, dikutip dari laman https://www.liputan6.com/news/read/2534842/ini-8-jenis-kejahatan-seksual-dalam-rancangan-uu-pks; diakses pada tanggal 8 April 2020.

Bayu Septianto, “123 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah Selama 2019”, dikutip dari laman https://tirto.id/123-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-selama-2019-ep3D; diakses pada tanggal 8 April 2020.

Yulida Medistiara, “Menteri PPA: Selama Tahun 2020 Ada 2683 Anak di Indonesia Mengalami Kekerasan Seksual”, dikutip dari laman https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/06/menteri-pppa-selama-tahun-2020-ada-2683-anak-di-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual; diakses pada tanggal 1 September 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1035-1046

Article Metrics

Abstract view : 172 times
PDF - 170 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora