PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ALAT PELINDUNG DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT BRILIAN CIPTA NUSANTARA)

Dwi Winda Lestari, Handoyo Prasetyo

Abstract


Seiring mewabahnya covid-19 ke ratusan negara, membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan aksi pembelian alat kesehatan seperti Baju APD yang sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan dan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan. Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu keamanan alat kesehatan sehingga memberikan kerugian bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen hadir memberikan payung hukum atas hak konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai permasalahan dan perlu mendapatkan jawaban yakni : (1) Bagaimana Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia? (2) Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan? Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.


Keywords


Covid-19, Alat Pelindung Diri, Standar, Perlindungan Konsumen.

Full Text:

PDF

References


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Undang- Undang No. 8 Tahun 1999, Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821.

Undang-Undang Kesehatan,Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063.

Undang-Undang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5584.

Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5492.

Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5512.

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4020.Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4126.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Atau Jasa tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 813.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.308.

Joachim Friedrich, Carl, “Filsafat Hukum Perspektif Historis” (Nuansa dan Nusamedia 2004) 25.

Kartika Sari, Elsi dan Simangunsong,Advendi, “Hukum Dalam Ekonomi”, (PT Grasindo 2007) 159.

Kementerian Perdagangan. “Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar”. (E-book Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan 2013) 2.

Raharjo, Satjipto, ”Ilmu Hukum” (PT. Citra Aditya Bakti 2000) 53.

Rasjidi, Lili dan Wysa Putra, I.B, ”Hukum Sebagai Suatu Sistem”. (Remaja Rusdakarya 1993) 118.

Rita Herlina, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata” (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013) 30.

Aziz, Aminudin et al, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi” (2019) 1(2) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diakses 3 November 2020

Balik, Agustina et al, “Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon” (2017) 23(2) SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura. diakses 3 November 2020

Firdaus, Awal, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangkaraya”. (Skripsi Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi, Syari’ah IAIN Palangkaraya 2016).

Sakti Muthia et al, “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal” (2015) 2(1) , Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta < http://repository.upnvj.ac.id/2342/> diakses 10 Oktober 2020.

Sari Siti N. Intan et al, “Pendampingan Ibu Rumah Tangga Dalam Mengkonsumsi Barang Dan Jasa (Konsumen Cerdas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Online) Jakarta, 2018)

Telaumbanua, Dalinama, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia” (2020) 12(1). Qalamuna - Jurnal Pendidikan. Sosial, dan Agama < https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/290> diakses 10 Oktober 2020




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.269-282

Article Metrics

Abstract view : 498 times
PDF - 649 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora