PERAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN KLIEN ANAK DALAM MELAKSANAKAN WAJIB LAPOR DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

I Made Indra Kusuma Yudha

Abstract


Peradilan yang digunakan untuk menangani suatu perkara pidana anak disebut Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) wajib mengupayakan diversi. Dalam pelaksanaannya, tidak semua penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus menjalani proses peradilan pidana hingga memperoleh vonis dari hakim. Setelah memperoleh vonis dari hakim, maka andikpas akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak yang didapatkan oleh Anak selama menjalani masa pidananya di LPKA adalah Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Setelah Andikpas memenuhi syarat maka akan menjalani program pembebasan bersyarat yang akan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Perumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran keluarga terhadap kepatuhan klien anak untuk wajib lapor di Bapas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan jenis pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan fakta lapangan terkait kegiatan wajib lapor bagi klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Hasil menunjukkan bahwa peran keluarga terhadap kepatuhan klien anak untuk wajib lapor menunjukkan peran yang positif. Peran yang dilakukan keluarga dalam bentuk penyedia kebutuhan anak, memberikan perlindungan, peran keluarga dalam memberikan afeksi / rasa aman, dalam memberikan dukungan sosial, dalam mendidik anak dan dalam menanggapi saran dari Petugas Kemasyarakatan. Adapun hal yang dapat yang dilakukan Balai Pemasyarakatan dalam meningkatkan kepatuhan anak adalah Menunjang program wajib lapor dengan database informasi yang dapat diakses keluarga dan Memberikan dukungan kepada keluarga untuk memotivasi klien anak.


Keywords


Pembebasan Bersyarat, Peran Keluarga, Kepatuhan Anak

Full Text:

PDF

References


Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (1997). Jakarta, Indonesia.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Jakarta, Indonesia.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (1995). Jakarta, Indonesia.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta, Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (1997). Jakarta, Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. (1990). Jakarta, Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (1999). Jakarta, Indonesia.

Achmad, Juntika Nurihsan. 2006. Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar dan Kehidupan. Bandung : PT Reika Aditama

Biddle, B.J dan Thomas,E.J, 1996. Role Theory : Concept and Research. Newyork: Wiley

Huberman, & Miles. (1984). Analisis Data Penelitian Kualitatif. (T. R. Rohidi, Penerj.) Jakarta: UI Press.

Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Nurihsan, A. (2016). Bimbingan dan Konseling : dalam berbagai latar kehidupan. Bandung: Refika Aditama.

Rasdi. (2009). Bahan Ajar Hukum Pidana Anak. Semarang: Fakultas Hukum UNNES.

Soetodjo, W. (2010). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D.Bandung. Alfabeta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Yusuf, S., & Nurihsan, A. (2008). Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2.213-219

Article Metrics

Abstract view : 471 times
PDF - 408 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora