IMPLEMENTASI PETUGAS PENGAMANAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM MENERAPKAN STANDARD MINIMUM RULES (SMR)

Octha Octha, Padmono Wibowo

Abstract


Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan dikenal sebagai penjara. Pidana penjara yang diartikan merupakan penindasan dengan upaya tertentu karena kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang – orang yang melakukan kejahatan. Untuk menciptakan suasana kondusif, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengamanan terhadap narapidana di Lapas berdasarkan Standard Minimum Rules (SMR) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan normatif yaitu berdasarkan aturan yang ada. Dapat disimpulkan saat ini sistem pengamanan di Seluruh lapas di Indonesia sangat dibutuhkan. Adanya faktor tertentu yang menghambat penerapan SMR serta sarana dan prasarana yang harus dilengkapi oleh seluruh lapas di Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban di lapas sesuai dengan aturan yang berlaku.


Keywords


Pemasyarakatan, Tahanan, Keamanan, SMR, Normatif

Full Text:

PDF

References


Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan.

Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. Jurnal Dinamika Hukum, 19(1), 112-132.

Khoirunnisa, S. L. (2016). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PKPU Cabang Yogyakarta. http://digilib. Uin - suka.ac. id/20093.

Kleinig, J. (2018). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Prisoners’ Rights, 407–420. https://doi.org/10.4324/9781315089461-18

Ningrum, R. A. (2016). Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga permasyarakatan di Indonesia. Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/750/737

Ningsih, O. A. (2016). JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016. 1. Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut China Selatan Berdasarkan Unclos Iii (United Nations Convention on the Law of the Sea) Tahun, III(12), 1–16.

Susetyo, H. (2008). Menuju paradigma keamanan komprehensif berperspektif keamanan manusia dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Lex Jurnalica, 6(1), 18066.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.46-54

Article Metrics

Abstract view : 407 times
PDF - 496 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora