ANALISIS HUKUM TERHADAP REKOMENDASI PBB ATAS PEMBEBASAN NARAPIDANA PADA PENJARA YANG OVERCAPACITY SAAT PANDEMI COVID-19

Azis Idris

Abstract


Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBB atas pembebasan narapidana pada penjara yang overcapacity saat pandemi Covid-19. Pasca keluarnya Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Merupakan tindak lanjut oleh Kemenkumham R.I. atas rekomendasi The Office of the united nations High Commisioner for Human Right (OHCHR) atau komisaris tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisioner Bachelet. Yang mana menimbulkan pro-kontra dimasyarakat atas kebijakan tersebut. Sehingga dianggap perlu untuk dikaji dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diambil oleh kementerian baik itu keuntungan maupun kerugiannya. Rekomendasi PBB tersebut terdiri dari 5 poin yang keseluruhan telah secara jelas diatur di dalam Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners (SMR). Hal ini juga sebabkan oleh strategi Humas yang kurang dalam membendung pemberitaan oleh media. Maka dari itu, jalan tengah yang dapat ditempuh dalam menerapkan rekomendasi PBB tersebut adalah strategi yang matang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum Kepmen dilaksanakan di Indonesia.


Keywords


OHCHR, SMR, PBB, Overcapacity, Covid-19

Full Text:

PDF

References


HAM, A. K. (2019, April 13). Tentang Komnas HAM. Diambil kembali dari www.komnasham.go.id: https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html

Ihsanuddin. (2020, Maret 31). ICJR Apresiasi Menkumham yang Keluarkan 30.000 Tahanan di Tengah Wabah Covid-19. Diambil kembali dari nasional.kompas.com:https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/21571671/icjr-apresiasi-menkumham-yang-keluarkan-30000-tahanan-di-tengah-wabah-covid

indotesis.com. (2017, Marc 23). Pengertian, Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik. Diambil kembali dari mediumm.com: https://medium.com//@indotesis//pengertian-.bentuk.-dan.-tahapan.-kebijakan.-publi.k-b4e.dd8aaf462

Ramadhan, A. (2020, April 1). Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona

Rinduan, H. B. (2017). Nelson..Mandela..Rules. Diambil..kembali..dari www.academia.edu: https:///www.academia.edu//38165376/Nelson_.Mandela_Rulees_...terjemah_pdf

Widodo, L. A. (2016, Nov 8). Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. Diambil kembali dari www.slideshare.net: https://www.slideshare.net/lukman4wd/standard-minimumrulesontreatmentofprisonersina22aug2011

wikipedia. (2017, Agustus 14). Institute for Criminal Justice Reform. Diambil kembali dari id.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Criminal_Justice_Reform

wikipedia. (2020, mei minggu). wiki. Diambil kembali dari Komisi_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa: https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa

wikipedia. (2020, mei minggu). wiki. Diambil kembali dari Perserikatan_Bangsa-Bangsa: https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.174-184

Article Metrics

Abstract view : 105 times
PDF - 120 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora